TINGKAT KEPATUHAN PEMILIK USAHA KOS ATAS PEMAHAMAN PAJAK KOS DI KECAMATAN PARONGPONG
Kata Kunci:
pemahaman peraturan, cara hitung, cara lapor, kepatuhan wajib pajakAbstrak
Kebutuhan akan rumah sementara yang digunakan sebagai fasilitas bagi para pekerja maupun pelajar yang tinggal di sekitar lokasi industri maupun perguruan tinggi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan bagi para pemilik usaha kos. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pemilik usaha kos tentang UU Perpajakan, cara hitung dan cara lapor terhadap kepatuhan membayar pajak kos. Menggunakan data primer melalui kuesioner. Populasi penelitian berdomisili di Kecamatan Parongpong khususnya Desa Cihanjuang Rahayu dan Desa Karya Wangi. Penarikan sampel melalui convenient sampling dan didapati 28 responden dan diolah dengan analisis deskripsi, korelasi, determinasi, dan signifikansi setelah dilakukan uji normalitas. Hasil penelitian didapati bahwa hubungan pemahaman UU Perpajakan kuat (r = 0,69) dengan kepatuhan WP, dengan kontribusi sebesar 48% dan berpengaruh signifikan (sig. 0,00 < 0,05). Hubungan pemahaman cara hitung kuat (r = 0,74) dengan kepatuhan WP, dengan kontribusi sebesar 55% dan berpengaruh signifikan (sig. 0,00 > 0,05). Hubungan pemahaman cara lapor sangat kuat (r = 0,88) dengan kepatuhan WP, dengan kontribusi sebesar 77% dan berpengaruh signifikan (sig. 0,00 > 0,05). Dengan demikian, tingkat pemahaman wajib pajak menjadi faktor kuat yang menyebabkan kepatuhan para wajib pajak pemilik usaha kos.
Referensi
dok.com. (n.d.). Retrieved from 123dok: https://text-id.123dok.com/document/lq5nx37rq-pengertian-pemahaman-peraturan-perpajakan-indikator-pemahaman-peraturan-perpajakan.html#:~:text=Pemahaman%20peraturan%20perpajakan%20adalah%20suatu%20proses%20dimana%20wajib,perpajakan%20seperti%2C%20membayar%
Adiasa, N. (2013). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING.
Apita, G. V., Pangemanan, S., & Warongan, J. (2019). ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK RUMAH KOS DALAM MEMENUHI. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 1.
Ardhyanto, I. A., & Sasana, H. (2017). ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL KATEGORI KOS (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, 1.
Ekasari, L. D., & Lodan, K. (2018). ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN PEMILIK USAHA KOS TENTANG PAJAK KOS DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG. Jurnal OPTIMA, II(2), 2-3.
Ilyas, W. B., & Burton, R. (2007). HUKUM PAJAK. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. (Maya, Ed.) Yogyakarta: Andi Offset.
Pangaribuan, H. (2021). PERPAJAKAN INDONESIA SERI BELAJAR DAN PANDUAN PRAKTIS. Bandung: UPP STIM YKPN.
Peraturan Daerah. (2011). Pajak Hotel. Kabupaten Bandung Barat: Bapenda.
(2016). PERDA KAKBUAPATEN BANDUNG BARAT NO. 12 TAHUN 2016.
Priyanto, D., & Isfaatun, E. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada pemilik usaha kos di Kecamatan Umbulharjo (Studi kasus pada pemilik usaha kos di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). Jurnal Solusi, Volume 16, 1.
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep dan aspek formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Resmi, S. (2019). Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1 (Vol. 11). (E. S. Suharsi, Ed.) Jakarta: Salemba Empat.
Satrio, V., Chairani, R., Tamba, R. S., & Suryani, N. (2022). Studi Kepustakaan Tingkat Pemahaman Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Pajak Hotel. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 4, 1.
Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak (6 ed.). (M. Masyukur, Ed.) Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
UTAMI, N. W. (2018, OCT 03). Jenis Pajak Daerah Beserta Penjelasan Tarif Yang Wajib Dipahami Pengusaha. Retrieved from Klikpajak: https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-daerah-beserta-tarifnya/
UU RI No. 28 Ketentuan Umum dan tata cara pepajakan Pasal 1 ayat 1. (2007). KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Jakarta: BPK.
(n.d.). UU RI NO. 28 TH 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN TERRIBUSI DAERAH.
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Jurnal Ekonomis
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
